Skip to main content

Gelar Pahlawan Nasional Bung Karno Hapuskan Stigma Negatif


Pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden pertama RI Soekarno diharapkan mengakhiri stigma negatif yang sempat melekat dirinya melakukan pengkhianatan kepada negara.

Oleh karena itu, diperlukan pendidikan dan komunikasi publik kepada seluruh anak bangsa untuk membersihkan asumsi Bung Karno pernah bersalah.

Hal ini mengemuka dalam Seminar "Kedudukan Juridis dan Politis TAP MPRS No XXXIII tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno," di Gedung MPR, Selasa (11/12).

Tampil sebagai pembicara Jimly Assidiqi, Sri Edi Swasono, Hajrianto Tohari dan Peter Kasenda. Sekretaris FPDIP MPR Achmad Basarah menjadi moderator.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR-RI Yasonna Laoly kemudian menegaskan, tidak ada lagi perdebatan soal keterlibatan Bung Karno menghianati negara.

"Sulit dipahami Bung Karno melakukan penghianatan kepada negara yang dilahirkannya sendiri. Dengan pemberian gelar pahlawan nasional, stigma negatif itu dihapuskan," ucap Laoly.

"Pemberian gelar itu bisa menyudahi pro kontra kedudukan yuridis dan politis TAP MPR No XXXIII," lanjut Laoly.

Jimly Asshiddiqie menambahkan, diperlukan upaya pemasyarakatan kepada masyarakat luas melalui pendidikan dan komunikasi publik bahwa persoalan sejarah bangsa mengenai Bung Karno sudah selesai. Apalagi, Presiden SBY telah menyampaikan pidato khusus terkait penganugrahan gelar itu pada 7 November 2012 lalu.

"Sayangnya, Presiden tidak secara eksplisit berupaya untuk mengemukakan penegasan sikapnya terhadap TAP MPR itu. Padahal, ini penting sebagai petunjuk arah bagi upaya pendidikan politik yang lebih luas bahwa masalah Bung Karno dan ketetapan MPRS itu memang sudah selesai," papar Jimly.

"Hendaknya semua kekuatan bangsa dapat meneladani semua nilai perjuangan dan kepahlawanan Bung Karno. Apalagi, bagi generasi sekarang yang sedang mengalami krisis kepemimpinan dan keteladanan. Kepahlawanan Bung Karno dapat dihidupkan kembali sebagi sumber inspirasi bagi semua," lanjut Jimly.
Menurut ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 2009, persyaratan seseorang untuk dianugrahi gelar Pahlawan Nasional tidak boleh cacat secara hukum.

Menurut Jimly, dengan dianugrahkannya gelar itu, maka segala asumsi yang terdapat dalam Bab II Pasal 6 TAP MPRS itu yang menyatakan,"menetapkan, penyelesaian persoalan hukum selanjutnya yang menyangkut Dr. Ir. Soekarno, dilakukan menurut ketentuan-ketentuan hukum dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, menyerahkan pelaksanaannya kepada Pejabat Presiden" dengan sendirinya dianggap tidak ada lagi.

Achmad Basarah menegaskan keluarga besar Bung Karno selama 44 tahun mengalami tekanan psikologis dan traumatik atas adanya ketetapan MPRS itu. Namun dengan adanya pemberian gelar pahlawan nasional sangat melegakan khususnya bagi keluarga besar Bung Karno.

"Andai saja ada permintaan maaf dari Presiden SBY dalam pidato pemberian gelar itu akan lebih baik lagi," katanya.

sumber

Comments

Popular posts from this blog

Kumpulan Dork SQL Injection Lengkap

Kumpulan Dork Untuk Deface Website Lengkap - Oke sob, setelah lama gak berbagi tutorial hacking, kali ini Abang mau berbagi kumpulan dork lengkap untuk deface website. Kumpulan Dork ini dapat  kamu gunakan untuk mencari target website yang vuln terhadap SQLI Injection sob. Oke berikut ini kumpulan dork nya:

check this on:
inurl:iniziativa.php?in=
inurl:curriculum.php?id=
inurl:labels.php?id=
inurl:story.php?id=
inurl:look.php?ID=
inurl:newsone.php?id=
inurl:aboutbook.php?id=
inurl:material.php?id=
inurl:opinions.php?id=
inurl:announce.php?id=
inurl:rub.php?idr=
inurl:galeri_info.php?l=
inurl:tekst.php?idt=
inurl:newscat.php?id=
inurl:newsticker_info.php?idn=
inurl:rubrika.php?idr=
inurl:rubp.php?idr=
inurl:offer.php?idf=
inurl:art.php?idm=
inurl:title.php?id=
inurl:trainers.php?id=
inurl:buy.php?category=
inurl:article.php?ID=
inurl:play_old.php?id=
inurl:declaration_more.php?decl_id=
inurl:pageid=
inurl:games.php?id=
inurl:page.php?file=
inurl:newsDetail.php?id=
inurl:gallery.php?id=

Perbedaan Mobil Suzuki Carry Pick-Up Flat Deck Dengan Wide Deck

Perbedaan mobil Suzuki Carry Pick-up Flat deck dengan Wide deck ini akan melengkapi pilihan Anda yang memiliki bisnis dan membutuhkan tunggangan yang mampu digunakan untuk mengangkut barang-barang atau produk milik Anda dari satu tempat ke tempat lainnya. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menggunakan mobil ini untuk membuka usaha jasa sewa mobil atau carter mobil untuk orang yang akan pindahan rumah. Menguntungkan, bukan? Dengan cara ini, Anda bisa kredit mobil dengan mudah, karena uang hasil usaha Anda bisa digunakan untuk membayar angsuran. Permasalahannya sepertinya hanya pada mana mobil yang tepat, flat deck atau wide deck? Berikut keunggulannya.

Berikut Perbedaan Mobil Suzuki Carry Pick-Up Flat Deck Dengan Wide Deck

Untuk Anda yang pengepul apel, cabe, bunga, dan atau kayu, serta usaha lainnya mobil pick up Suzuki ini bisa menjadi pilihan terbaik karena telah berinovasi selama 20 tahun. Menyajikan yang terbaik untuk para pencinta Suzuki. Jadi, Anda tidak perlu ragu lagi. Untuk lebih…

Peta JNE Surabaya Khusus Pengambilan Barang/paket dengan Alamat Surabaya

Peta menuju JNE cabang Surabaya (Ruko Surya Inti Permata Super blok A no. 7-8, Jl. Raya Juanda KM. 3 Surabaya, Telp. (031) 8673885, Fax (031) 8673886) dan Gudang Operasinonal (P) JNE Surabaya (Pergudangan Astrio Baru blok B-11, Jl. Raya Betro no. 60 A Gedangan Sidoarjo - Operasional pengambilan barang/paket pukul 09.00 - 20.00 pada hari senin-sabtu).

Untuk pengambilan barang/paket dengan alamat Sidoarjo, dapat dilakukan di JNE Kantor Perwakilan Sidoarjo dengan alamat Jl. Mojopahit no. 15-17 Sidoarjo (setelah Jl. Gajah Mada, arah RSUD Sidoarjo - dekat pertigaan putar balik ke Surabaya). Info lebih lanjut hubungi JNE Surabaya (031) 8673885.