Mantan Wali Kota Shenzhen Divonis Mati

BEIJING, KOMPAS.com - Mantan Wali Kota Shenzhen pada Senin (9/5) dijatuhi hukuman mati karena telah menerima sogokan. Kasus ini dinilai sangat mencoreng citra Shenzhen sebagai salah satu zona ekonomi yang paling berkembang di China selatan.

Pengadilan di Provinsi Henan memvonis hukuman mati kepada Xu Zonghen karena telah menerima sogokan lebih dari 33 juta yuan atau sekitar 4 juta dollar AS. Xu merupakan salah satu pejabat paling senior di China yang dihukum setelah sebelumnya pemimpin Partai Komunis China di Shanghai, Chen Liangyu, dipenjara karena korupsi pada tahun 2008.

Selain dijatuhi hukuman mati, harta milik mantan wali kota itu juga disita. Pengadilan juga memerintahkan agar hak-hak Xu sebagai pejabat dicabut.

Xu (56) diberhentikan dari jabatannya sebagai Wali Kota Shenzhen pada Juni 2009, dengan alasan melanggar disiplin. Pada tahun itu juga Xu, yang tadinya teknisi mobil itu, dijebloskan ke penjara.

Dia akhirnya diketahui menerima sogokan setelah pemerintah pusat gencar melaksanakan pemeriksaan untuk mengetahui siapa saja yang telah menerima hadiah di Shenzhen. Shenzhen hanya sepelemparan batu jaraknya dari Hongkong.

Pengadilan juga menyatakan Xu telah menyalahgunakan kekuasaannya. Dia juga mencari keuntungan sendiri dengan membantu sembilan perusahaan atau perorangan yang hendak membangun kota, memenangkan proyek bagi orang tertentu, atau menerima sogokan dari pejabat yang hendak dipromosikan.

Hukuman mati ini sebelumnya sempat ditunda hingga dua tahun karena Xu mengakui kesalahannya.

Xu diketahui mendapatkan sogokan dari perusahaan pemasok material untuk bangunan dan para pejabatnya antara tahun 2001 dan 2009. Ketika itu dia belum menjabat wali kota, tetapi masih menjadi salah satu pejabat tinggi di Shenzhen. Rupanya setelah dia menjadi wali kota pada tahun 2005, sogokan terus mengalir memenuhi kantongnya.

Perangi korupsi

Satu generasi yang lalu Shenzhen merupakan desa nelayan kumuh. Dalam 30 tahun terakhir kawasan itu berkembang menjadi kota metropolitan dengan penduduk 11 juta jiwa. Shenzhen juga bertumbuh menjadi salah satu zona ekonomi khusus dan merupakan model pembangunan China yang bertumpu pada manufaktur. Akan tetapi, kasus korupsi telah mencerminkan sisi suram dari reformasi yang dijalankan China.

Presiden China Hu Jintao dan para pejabat tinggi pemerintah lainnya berulang kali menyebutkan bahwa korupsi yang menjadi endemi di China merupakan ancaman bagi legitimasi Partai Komunis.

Partai Komunis China berulang kali berupaya memerangi korupsi. Berkembangnya perekonomian telah membuat para pejabat berkesempatan menggunakan kekuasaan mereka untuk memperkaya diri sendiri.

Akan tetapi, ada kritikan bahwa upaya membasmi korupsi di China juga terjegal dengan kurang independennya lembaga peradilan. Pemberantasan korupsi di China, khususnya di Provinsi Guangdong, dilihat oleh para analis sebagai salah satu upaya Beijing memperkuat kontrolnya di kawasan ekonomi di bagian selatan China.